Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyambangi Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel di ruang tunggu vip.  Foto : Andri/mr

Pengesahan Paket Pimpinan Komisi VI DPR RI menjadi titik tolak Komisi VI DPR RI mulai fokus menyusun strategi kinerja dalam tugas pokok fungsinya dengan mitra kerja mereka beserta pertanggungjawaban mereka terhadap rakyat. Dalam hal ini memang masih ada satu masalah internal yang mengganjal terkait mitra kerja Komisi VI DPR RI, yaitu sektor BUMN yang juga mitra kerja dari Komisi XI DPR RI.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih, usai dilantik menyatakan optimis masalah dualisme kemitraan dapat segera diselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Karena menurutnya hal ini hanya sebagian kecil dari masalah lainnya yang akan dihadapi ke depan terutama dalam target melaksanakan peningkatan investasi Indonesia sesuai dengan keinginan Presiden.

“Untuk masalah kemitraan itu nanti akan kami segera selesaikan di Pimpinan DPR. Nanti akan kita komunikasikan kondisi yang selama ini terjadi dan kondisi yang baru yang mungkin bisa kita perjuangkan lagi seperti halnya semula. Sehingga tidak ada dualisme,” ungkap Gde usai dilantik menjadi Pimpinan VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Politisi yang akrab disapa Demer ini mengaku bahwa rekan-rekan di Komisi VI DPR RI juga sudah satu suara dalam hal kemitraan tersebut. Ia menjelaskan bahwa mereka sepakat sebaiknya tidak dilakukan perubahan dengan periode sebelumnya mengenai kemitraan BUMN tersebut sehingga Komisi VI DPR RI dapat melanjutkan kerja secara maksimal.

“Kita sudah kompak ya dengan teman-teman saat rapat, bahwa keinginan kami paling tidak tetap saja, dalam arti mengikuti periode yang sebelumnya. Maksudnya begini, masalah kinerja BUMN akan menjadi tugas Komisi VI. Sementara masalah PMN (Penyertaan Modal Negara), itu nanti biar Komisi XI yang atur,” jelas Demer.

Sementara itu, Politisi Partai Golkar ini menyatakan dalam waktu dekat ini Komisi VI DPR RI akan fokus untuk segera menyusun langkah-langkah strategis menjadi mitra kerja daripada pemerintah. Sehingga menurutnya, apa yang menjadi cita-cita bersama yaitu percepatan kesejahteraan bisa diwujudkan dengan baik.

“Dan di Komisi kami akan menjadi mitra yang kompromi namun kritis, objektif, proporsional dan membangun. Itu yang akan kami lakukan dalam kemitraan kami dengan pemerintah, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa benar-benar bisa terealisasi, dan benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat,” pungkas politisi dapil Bali tersebut. (er/sf)